Pedoman dan Tata Tertib

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

 

Pedoman dan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang tertuang dalam Peraturan Rektor IPB Nomor 13/IT3/KM/2015, wajib dipatuhi oleh seluruh mahasiswa program magister dan doktor. Berikut ini disampaikan Peraturan Rektor IPB Nomor 13/IT3/KM/2015 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa IPB.

 

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR  13/IT3/KM/2015

TENTANG

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang  Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

7.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

8.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

11.

Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

12.

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

13.

Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 – 2017;

14.

Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Tata tertib kehidupan kampus adalah ketentuan mengenai aturan, norma, dan etika kehidupan kampus bagi mahasiswa.
  2. Aturan adalah seperangkat ketetapan yang diperlukan agar ada efisiensi dalam usaha mengejar sebuah tujuan.
  3. Norma adalah patokan benar dan salahnya suatu perilaku seseorang yang berlaku.
  4. Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku.
  5. Kehidupan kampus adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam kampus atau di luar area kampus yang menggunakan nama dan/atau atribut kampus.
  6. Lingkungan kampus adalah wilayah teritorial yang secara legal di bawah pengelolaan IPB.
  7. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara sah sebagai peserta didik di IPB.
  8. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi perkuliahan, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, tugas mandiri, belajar mandiri, koasistensi, penelitian, praktik lapang atau keterampilan profesi, Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Kuliah Kerja Profesi (KKP), dan magang.
  9. Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang menunjang kegiatan kurikuler.
  10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi minat, bakat, penalaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
  11. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah tim yang ditunjuk dan diangkat oleh Pimpinan pada masing-masing unit kerja (Ketua Departemen atau Dekan) atau Rektor dengan tugas dan wewenang memeriksa, menginvestigasi, dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
  12. Obat terlarang adalah jenis-jenis psikotropika seperti yang termasuk Daftar Psikotropika Golongan III dan IV dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.
  13. Narkotika adalah bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  14. Rokok adalah produk tembakau yang dibuat untuk dibakar kemudian dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacco,  Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012.
  15. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes./PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
  16. Judi adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka sebagaimana dimaksud pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  17. Senjata adalah alat yang dapat digunakan untuk membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.
  18. Perbuatan asusila adalah tindakan pelecehan dan pelanggaran seksual, termasuk
  19. Pelecehan dan pelanggaran seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang menderita sakit fisik dan mental, terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, serta memperkosa, berhubungan seksual diluar nikah, berhubungan seksual sesama jenis, dan melakukan tindakan asusila lainnya.
  20. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
  21. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan partai atau organisasi politik untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi politik tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
  22. Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang berkepentingan atau terlibat dalam proses politik yang mengatasnamakan partai.
  23. Kegiatan keagamaan yang terlarang adalah kegiatan keagamaan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
  24. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
  25. Tindakan kriminal adalah tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, mencakup penggunaan senjata untuk mencelakai orang lain atau diri sendiri, pencurian, perjudian, dan penipuan baik di dalam dan luar kampus.
  26. Ideologi terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesia.
  27. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dokumen catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka, saksi atau keterangan ahli, memuat uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana.
  28. Unit Keamanan Kampus (UKK) adalah unit kerja di IPB yang memberikan pelayanan keamanan yang profesional agar tercipta situasi aman yang berkelanjutan.
  29. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas mahasiswa yang menunjukkan bahwa seseorang adalah benar mahasiswa IPB.
  30. Perjokian adalah perbuatan melanggar peraturan dalam ujian dengan cara menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam kegiatan akademik.
  31. Plagiat atau plagiarisme adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010.
  32. Mencontek adalah perbuatan curang dalam ujian untuk mendapatkan jawaban dari orang lain maupun bahan yang tidak diperkenankan digunakan dalam ujian.

 

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

 

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:

  1. Menjadi pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
  2. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik.
  3. Memberikan landasan hukum dalam pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

 

 

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 3

Setiap mahasiswa wajib :

  1. Berperilaku, berpenampilan dan bersikap sopan serta menjaga martabat Institut dan bangsa.
  2. Berpakaian rapi, sopan dan pantas, membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), serta bersepatu sesuai dengan norma yang berlaku.
  3. Menciptakan suasana yang sehat, aman, dan tertib guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.
  4. Menjaga kebersihan, keindahan, dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.
  5. Memelihara semua fasilitas milik IPB dan menjaga kelancaran proses belajar-mengajar.
  6. Menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.

 

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 4

 

Dalam berbusana dan berpenampilan setiap  mahasiswa dilarang :

  1. Berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas dalam kegiatan belajar-mengajar atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan di lingkungan kampus IPB.
  2. Berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain adalah berpakaian ketat, transparan, memakai t-shirt (baju kaos tidak berkerah), tank top, hipster, you can see, rok mini, backless, celana pendek, celana tiga per empat, legging, model celana/baju koyak, sandal, sepatu sandal di lingkungan kampus.
  3. Setiap mahasiswa laki-laki dilarang berambut tidak rapi, gondrong yaitu panjang rambutnya melewati batas alis mata di bagian depan, telinga di bagian samping atau menyentuh kerah baju di bagian leher.
  4. Setiap mahasiswa dilarang berambut dengan model punk dan/atau skinned.

 

Pasal 5

 

Demi ketertiban kampus, setiap mahasiswa dilarang :

  1. Melakukan kegiatan di lingkungan kampus antara pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB
  2. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan keributan atau kegaduhan.
  3. Melakukan pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus.
  4. Larangan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini dikecualikan untuk kegiatan khusus yang berkaitan dengan keagamaan, penelitian, persiapan event kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan pentas seni atas seijin Direktur yang menangani Bidang Kemahasiswaan.

 

Pasal 6

 

Dalam rangka menegakkan ketentuan akademik, setiap mahasiswa dilarang :

  1. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib perkuliahan dan ujian, seperti melakukan pemalsuan kehadiran dan mencontek.
  2. Melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, membuat surat sakit palsu, pemalsuan tandatangan dan/ atau cap, plagiarisme atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya, dan pemalsuan data penelitian.
  3. Melakukan kegiatan perjokian baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

 

Pasal 7

 

Dalam rangka menegakkan ketertiban berlalu lintas, setiap mahasiswa dilarang :

  1. Melakukan pelanggaran terhadap aturan dan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan
  2. Memarkir kendaraan bukan pada tempat yang telah ditentukan di lingkungan kampus.

 

Pasal 8

 

Dalam rangka pemeliharaan fasilitas dan lingkungan kampus, setiap mahasiswa dilarang :

  1. Melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas IPB, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, menggambar dan/atau menulis tidak pada tempatnya, penempelan tulisan dan gambar tidak pada tempatnya, serta tindakan vandalisme lainnya.
  2. Melakukan kegiatan yang dapat merusak atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan yang dimiliki IPB termasuk gedung, kendaraan, mesin, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka, dan fasilitas lainnya.
  3. Menggunakan fasilitas perkuliahan (kuliah dan praktikum) untuk kegiatan lain tanpa izin Pimpinan Departemen, Fakultas, Sekolah atau Institut.
  4. Melakukan tindakan perusakan/gangguan terhadap lingkungan hidup (termasuk hewan dan tumbuhan) di dalam lingkungan Kampus IPB kecuali untuk keperluan pendidikan dan penelitian yang sah.

 

Pasal 9

 

Dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama, setiap mahasiswa dilarang :

  1. Merokok atau memperdagangkan rokok dan sejenisnya di dalam lingkungan kampus.
  2. Mengkonsumsi, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan minuman keras baik di dalam maupun di luar kampus.
  3. Memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan obat terlarang baik di dalam maupun di luar kampus.
  4. Menggunakan obat terlarang untuk dirinya sendiri atau orang lain kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah.
  5. Memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, dan mengedarkan napza baik di dalam maupun di luar kampus.
  6. Menggunakan napza untuk dirinya sendiri atau orang lain, kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah.

 

Pasal 10

 

Untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila, setiap mahasiswa dilarang :

  1. Melakukan atau memfasilitasi perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual di lingkungan kampus atau di luar kampus.
  2. Melakukan kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
  3. Membuat, menyimpan, mengakses dengan sengaja, memanfaatkan, mendistribusikan atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi.

 

Pasal 11

 

Dalam hal kegiatan keagamaan, politik, dan keormasan, setiap mahasiswa dilarang:

  1. Melakukan kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus, kecuali kegiatan diskusi politik secara ilmiah yang dapat diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan.
  3. Menyebarluaskan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara di lingkungan kampus, kecuali diskusi ideologi secara ilmiah yang dapat diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan.
  4. Mengadakan kegiatan termasuk membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan Ormas dalam bentuk apapun di lingkungan kampus IPB.

 

Pasal 12

 

Untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan/atau kekerasan, setiap mahasiswa dilarang :

  1. Melakukan tindakan pencurian atau
  2. Melakukan permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian.
  3. Menghasut, menipu, memeras, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk melakukan kejahatan.
  4. Memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya.
  5. Melukai, mengancam atau membahayakan keselamatan orang lain atau dirinya sendiri.
  6. Melakukan tindakan perkosaan, pemukulan, perkelahian, dan penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain.
  7. Melakukan kekerasan verbal (perundungan/bullying), dengan sengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain atau sekelompok orang secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik.

 

Pasal 13

 

Dalam rangka menjaga nama baik institusi, setiap mahasiswa dilarang :

  1. Melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan/atau mencemarkan nama baik pihak lain, maupun institusi.
  2. Melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan resmi yang akan atau sedang dilaksanakan oleh
  3. Menggunakan atau memasuki fasilitas institusi, milik orang lain tanpa izin termasuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara dan tujuan apa pun.

 

 

BAB III

KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 14

 

  1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 5 huruf a, Pasal 7 huruf a, huruf b, Pasal 8 huruf a, huruf c, Pasal 9 huruf a tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan.
  2. Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan 3 (tiga) kali maka klasifikasi pelanggaran tersebut ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
  3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 huruf b, huruf c, Pasal 6 huruf a, huruf b, Pasal 8 huruf b, huruf d, Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c tersebut tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran sedang.
  4. Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini telah dilakukan 3 (tiga) kali maka klasifikasi pelanggaran tersebut ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.
  5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 huruf c, Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, Pasal 10 ayat huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 12 ayat huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g tersebut tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat.

 

 

BAB IV

JENIS-JENIS SANKSI

Pasal 15

 

  • Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus di Institut, dijatuhi sanksi berupa:
  1. Sanksi Ringan:
  2. Sanksi Sedang:
  3. Sanksi Berat.
  • Sanksi atas pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
  1. Teguran lisan.
  2. Teguran tertulis.
  3. Melakukan tugas khusus.
  4. Melakukan tugas layanan sosial.
  • Sanksi atas pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
    1. Tidak mendapatkan pelayanan akademik atau administrasi.
    2. Dikenakan penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya.
    3. Dikenakan penundaan ujian proposal, seminar, skripsi, tesis, atau disertasi selama jangka waktu tertentu.
    4. Diberikan nilai E pada mata kuliah.
    5. Pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan.
    6. Kehilangan hak untuk memperoleh predikat kelulusan sangat memuaskan atau dengan pujian (cum laude).
  • Sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
  1. Dinonaktifkan (skorsing) paling lama dua semester.
  2. Diberhentikan sebagai mahasiswa.

 

 

BAB V

KOMISI DISIPLIN

Pasal 16

 

  1. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini ditangani oleh Komisi Disiplin Mahasiswa yang dibentuk pada tingkat departemen, fakultas, Sekolah dan Institut.
  2. Komisi Disiplin Mahasiswa merupakan tim yang ditunjuk dan diangkat oleh Pimpinan pada masing-masing unit kerja (Ketua Departemen dan Dekan), dan Rektor dengan tugas dan wewenang memeriksa dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

 

Pasal 17

 

Komisi Disiplin Mahasiswa IPB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

  • Mengawasi, memanggil, memeriksa, menginvestigasi mahasiswa IPB yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus, dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran yang telah dilakukan.
  • Menyusun laporan tertulis dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Pimpinan unit kerja dan Rektor disertai saran atau rekomendasi penyelesaiannya.

 

Pasal 18

 

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin Mahasiswa dapat meminta bantuan pihak lain dari dalam atau luar lingkungan IPB yang dianggap memiliki kompetensi yang relevan dengan kasus yang ditangani.

 

 

BAB VI

TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 19

 

  • Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komisi disiplin terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  • Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komisi disiplin fakultas atau departemen adalah sebagai berikut:
  1. Jika diketahui terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, maka dosen, tenaga kependidikan, staf UKK atau mahasiswa dengan penugasan khusus berhak untuk mengambil KTP/SIM/KTM atau tanda pengenal lainnya dari mahasiswa pelanggar. Dosen, tenaga kependidikan, staf UKK atau mahasiswa dengan penugasan khusus tersebut berhak untuk mengambil gambar sebagai bukti pelanggaran;
  2. Mahasiswa pelanggar mengisi Berita Acara (BA) yang sudah disediakan oleh KTU Fakultas/Departemen atau di UKK dengan ditandatangani oleh pelanggar dan saksi;
  3. Berita acara, KTM, dan bukti lainnya (jika ada)  dari mahasiswa pelanggar diserahkan kepada Komisi Disiplin tingkat departemen, fakultas, atau institut untuk dapat ditindaklanjuti;
  4. Pimpinan perguruan tinggi menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
  5. Pimpinan perguruan tinggi menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti;
  6. Berdasarkan disposisi Ketua Departemen atau Dekan, Komisi Disiplin melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi;
  7. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Disiplin tingkat fakultas atau institut dan/atau ketua tim pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan pelanggar/terlapor, dan atau dilakukan secara bersamaan;
  8. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
    2. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
    3. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
    4. Kesimpulan pemeriksa;
    5. Identitas pemeriksa.
  9. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komisi disiplin, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor;
  10. Komisi disiplin mengusulkan kepada Dekan atau Rektor tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada pelanggar, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komisi disiplin;
  11. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi disiplin adalah sanksi ringan sebagaimana diatur  dalam Pasal 15 ayat (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya dapat diterbitkan langsung oleh Komisi Disiplin, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan, Rektor dan Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan;
  12. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi disiplin adalah sanksi sedang sebagaimana diatur  dalam Pasal 15 ayat (3), maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan;
  13. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi disiplin adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4), maka Ketua Komisi Disiplin IPB atau Dekan melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk  diterbitkan keputusannya.

 

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

 

  1. Dengan ditetapkannya peraturan ini, ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor 09/I3/KM/2010 dan peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku lagi.
  2. Hal- hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri.
  3. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 27 April 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

 

ttd

 

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.Sc.

NIP : 19590910 198503 1 003

 

© Sekolah Pascasarjana 2018