History of IPB Graduate School

---

  Sekolah Pasca Sarjana Periode 1975 – 1980

Pada awal pendirian Sekolah Pasca Sarjana, latar belakang mahasiswa adalah dosen-dosen PTN (24 orang) yaitu Unsyiah, USU, Unri, Unand, Unsri, Unila, Untan, Unmul, Unlam, Unsud, Unhalu, Unhas, Unpatti, Uncen Undana, Unram, Uned, Unej, Unibraw, Unair, Undip, UNS, Unsud, Unpad, dan IPB. Mahasiswa yang berasal dari Departemen Teknis (16 orang) yaitu dari Depdikbud, Deptan, Dephut, Depdagri, Depkes, BPS, Deplu, Deptrans, Depag, Deptamben, Deperin, Deperdag, Dephankam, Bappenas, KLH dan LIPI.

Kegiatan Sekolah Pascasarjana di IPB dimulai pada semester pertama tahun akademik 1975/1976 dengan 40 orang mahasiswa (24 orang dari PTN dan 16 orang dari Departemen Teknis) dalam tujuh jurusan yaitu jurusan Ilmu Ekonomi Pertanian, Ilmu Tanah, Agronomi, Ilmu Ternak, Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sosiologi Pedesaan dan Statistika Terapan. Program-program tersebut lebih menekankan kepada pelaksanaan program Magister Sains (S2) dan dikelola secara terpusat oleh Sekolah Pasca Sarjana. Angkatan pertama sejumlah 40 orang itu mendapat beasiswa dari Ford Foundation.

Sekitar 100 orang dosen mengasuh program magister ini. Pada tahun-tahun berikutnya tumbuh jurusan-jurusan baru sesuai dengan perkembangan sarana yang ada di jurusan dan bertambahnya tenaga pengajar yang bergelar MS dan Dr dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 1983 jumlah jurusan sudah meningkat menjadi 21 dan istilah jurusan diganti program studi.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas beberapa Program Studi tampak sudah mampu untuk melaksanakan Program Doktor berstruktur, sehingga pada tahun 1978 secara resmi program S3 (Doktor) reguler dibuka dan Prof. Dr. Ir. Rudy Tarumingkeng diangkat sebagai Wakil Direktur urusan Doktor. Sampai dengan tahun 1980 program studi menjadi berjumlah 15 atau bertambah 8 program studi yaitu Entomologi dan Fitopatologi, Ilmu Pangan, Pengelolaan Sumberdaya Alam, Biologi Reproduksi, Sains Veteriner, Ilmu Perairan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Gizi dan Sumberdaya Keluarga.

  Fakultas Pascasarjana Periode 1980 – 1990

Terjadi beberapa perubahan dan penyesuaian terutama dengan keluarnya PP No. 5/1980, PP No. 27/1981, SK Menteri P dan K No. 0211/U/1982 dan SK Ditjen. Dikti No. 048/DJ/Kep/1982. Berdasarkan hal tersebut nama SPS-IPB diubah menjadi Fakultas Pascasarjana (FPS) yang mengelola program Magister Sains (S2) dan Program Doktor (S3).

Mengingat istilah “Sekolah” dipakai untuk pendidikan primer dan sekunder, pada tahun 1980 nama Sekolah Pascasarjana diganti menjadi Fakultas Pascasarjana, berdasarkan PP5/1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas / Institut Negeri. Pimpinan disebut Dekan, Wakil Dekan, dan Sekretaris. Pada tanggal 27 – 28 September 1985 diselenggarakan rapat “arisan” pascasarjana di IPB. Rapat Arisan adalah kegiatan yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan saling tukar pengalaman menyelenggarakan pendidikan pascasarjana. Masing-masing pimpinan datang dengan biaya institusi masing-masing sedangkan tuan rumah menyediakan fasilitas terbatas tergantung kemampuan.

Hasil rapat arisan diterbitkan dalam prosiding Lokakarya Evaluasi Keberhasilan Studi di Fakultas Pascasarjana. Hasil pertemuan antara lain membahas (1) seleksi masuk program pendidikan pascasarjana, (2) sistem penilaian kemampuan akademik mahasiswa pascasarjana dan (3) hambatan penyelesaian studi di program pendidikan pascasarjana.

Mengenai seleksi masuk program pendidikan pascasarjana antara lain disarankan adanya seleksi nasional mengenai tes kemampuan umum dan tes kemampuan bahasa Inggris. Mengenai sistem penilaian kemampuan akademik mahasiswa antara lain disarankan dalam bentuk ujian mata kuliah dan ujian penelitian. Ujian penelitian Doktor dinilai dari disertasi dan ujian terbuka. Mengenai hambatan penyelesaian studi antara lain disebutkan bahwa faktor penyebabnya adalah: materi perkuliahan, materi penelitian, pembimbingan, biaya hidup, biaya buku/ fotokopi, biaya penelitian, administrasi akademis, masalah keluarga dan masalah kesehatan.

Sejak tahun 1982, SPS-IPB bekerjasama dengan sejumlah universitas dalam pengelolaan program pendidikan pascasarjana membentuk Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK). Untuk program Magister, Universitas yang pernah berstatus KPK dengan SPS-IPB ialah UNHAS (1982-1986), UNAND (1984-1993), USU (1985-1993), UKSW (1986-1993), dan UNSRAT (1985-1995). Saat ini universitas-universitas ini telah berstatus mandiri sebagai pengelola program pendidikan pascasarjana.

  Program Pascasarjana Periode 1990 – 2003

Mengingat istilah Fakultas menyangkut aset SDM dan sarana maka sering terjadi konflik “kepemilikan” dosen – dosen S2 dan S3, padahal Fakultas Pascasarjana hanya sebagai koordinator. Maka pada tahun 1990 nama Fakultas Pascasarjana berubah menjadi Program Pascasarjana (PPS) dengan keluarnya PP No. 30/1990.

  Sekolah Pascasarjana Periode 2003 – 2013

Sejalan dengan otonomi dan persetujuan IPB menjadi BHMN, IPB memilih kembali menjadi Sekolah Pascasarjana (2004) sesuai pemilihan nama pada awal didirikannya. Perubahan nama ini ditetapkan berdasarkan SK MWA No. 17/MWA-IPB/2003. Tahun 2013 keberadaan Sekolah Pascasarjana mencapai usia 38 tahun, suatu usia yang sedang menanjak ke puncak karir jika diibaratkan dengan usia manusia. Berbagai pengalaman telah dilalui dan banyak peristiwa penting terdokumentasi dengan rapi dalam bentuk laporan tertulis tetapi lebih banyak lagi pengalaman spesifik dan unik yang belum pernah sampai dapat dibaca atau didiskusikan secara terbuka.

Seluruh Pimpinan Pascasarjana IPB, baik yang masih aktif maupun yang telah selesai tugasnya merasa bahwa keberadaan Sekolah Pascasarjana di IPB selain merupakan yang pertama di Indonesia, juga merupakan pelopor dalam memulai Pendidikan Formal Lanjut. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh IPB sebagai institusi pendidikan tinggi bagi perkembangan institusi lain khususnya pada tingkat pendidikan lanjut ini dirasakan cukup banyak dan signifikan. Dosen yang mengikuti pendidikan pascasarjana dan kembali mengajar di institusi pengirim sangat banyak, dan banyak diantaranya yang kemudian menjadi pemimpin di instansi asalnya. Pembinaan institusi dalam pendirian program pascasarjana melalui program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) juga menjadi inti dalam pengembangan menjadi program pascasarjana yang mandiri bagi peserta KPK.

Pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2013 terbit statuta IPB yang dengan ini IPB menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Seiring dengan status IPB sebagai PTN-BH, pada tahun 2013 hingga sekarang tetap dengan pilihan nama Sekolah Pascasarjana. Sekolah Pascasarjana hingga tahun 2013 memiliki 105 Program Studi yang terdiri dari 65 program magister dan 40 program doktor, dengan jumlah mahasiswa lebih dari 4628 orang yang terdiri dari 3600 orang mahasiswa program magister dan 1028 orang mahasiswa program doktor.

  Sekolah Pascasarjana Periode 2013 – 2018

Hingga tahun 2018, nama Sekolah Pascasarjana IPB belum mengalami perubahan, dan tetap memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPB Pasal 17 yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan tingkat pascasarjana untuk program studi monodisiplin, oligodisiplin dan multidisiplin serta dapat menyelenggarakan program tersebut bersifat interdisiplin atau multidisiplin di dalam IPB maupun dengan perguruan tinggi lain.

Dalam perjalanannya SPs IPB banyak melakukan pembenahan-pembenahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan maupun pelayanan terhadap stakeholder. Pembenahan terkait pendidikan diantaranya pada tahun 2014 mulai dirancang Kurikulum SPs 2015 yang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum ini dirancang untuk menjamin lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan learning outcome yang ditawarkan. Sejak tahun 2013 SPs IPB pun menyelenggarakan program-program yang menjembatani pendidikan langsung baik dari S1 ke S2 maupun dari S2 ke S3. Program S1 langsung S2 disebut program Sinergi S1 – S2 hingga tahun 2018 telah meluluskan sebanyak 320 orang mahasiswa, sedangkan program langsung S2 ke S3 disebut Program PMDSU merupakan program yang dikawal oleh KemenristekDikti, telah berlangsung hingga 2018 sebanyak 4 batch.

SPs IPB juga berkomitmen dalam pengembangan sarana prasarana penunjang pendidikan. SPs merenovasi Gedung Wing Andi Hakim Nasoetion untuk dijadikan sebagai Gedung Sekolah Pascasarjana IPB. Gedung tersebut selain sebagai tempat pelayanan akademik bagi mahasiswa pascasarjana, juga menyediakan fasilitas ruang kuliah, seminar maupun ujian thesis, ujian terbuka dan ujian promosi doktor. Fasilitas tempat belajar mahasiswa yang nyaman juga tersedia di sekitar gedung.

Beberapa upaya untuk meningkatkan layanan juga dilakukan dengan memperkuat layanan berbasis TIK, antara lain sistem penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara online, integrasi SIMAK, dan pendaftaran seminar online. Beberapa kebijakan lain yang diterapkan antara lain kewajiban publikasi bagi mahasiswa S2 dan S3, dan adanya inisiasi distribusi layanan ke tingkat fakultas, misal sidang komisi. Pengembangan SDM juga dilakukan untuk mendukung pelayanan, dilakukan dengan mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan.

Dalam kurun waktu 5 tahun ini SPs juga aktif mengembangkan kerjasama luar negeri, diantaranya pengembangan program double dan joint degree dengan Hokkaido University, Tokyo University of Agricultural and Technology, Kyoto University, Groningen University, Adelaide University, University of Gottingen, Flinders University, National Sun Yat-Sen University.

  Sejarah Kepemimpinan